Mal Prakti dalam Keperawatan

I. Pendahuluaan
Kesadaran hukum masyarakat dewasa ini semakin meningkat dan masyarakat lebih menyadari haknya untuk itu perawat dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan tugas profesinya dengan hati-hati dan bertanggungjawab. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Hukum terdiri dari 2 bagian; hukum publik dan hukum privat,
Salah satu bentuk hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari adalah hubungan antara perawat dan pasien. Secara yuridis timbulnya hubungan hukum antara perawat dan pasien berdasarkan perjanjian dan Undang-undang. Timbulnya hubungan hukum antara perawat dan pasien berdasarkan perjanjian adalah yang terjadi saat pasien datang kepratek perawat/rumah sakit.
Keperawatan sebagai pelayanan kepada individu dan keluarga yang berarti pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan keperawatan yang diberikan berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mengintegrasikan sikap, kemampuan intelektual, serta ketrampilan teknikal dari perawat menjadi keinginan dan kemampuan untuk menolong sesama baik sakit maupun sehat agar mampu memenuhi kebutuhan keseharianya. (Abdelah,1960 dalam Potter, 1997)
Hubungan antara perawat dan pasien berdasarkan undang-undang yang dilindungi oleh Undang-undang kesehatan no 23/1992 pada pasal 53 ayat 2 dan 3, pasal 54 ayat 1 dan 2, pasal 55 ayat 1 dan 2 dan Undang-undang konsumen pada UU No. 8/1999, serta keputusan mentri No. 647/Menkes/SK/IV/200 tentang Regislasi dan praktek perawat.
Perawat beresiko dalam melakukan asuhan keperawatan. Menurut Caffee (1991) dalam Vestal, K.W (1995) dikutip Ake, J (2003) mengidentifikasi 3 area yang memungkinkan perawat beresiko melakukan kesalahan yaitu pengkajian keperawatan (assessment errors), perencanaan keperawatan (planning errors) dan tindakan intervensi keperawatan (intervention errors) untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Assessment errors, termasuk kegagalan mengumpulkan data atau informasi tentang pasien secara adekwat atau kegagalan mengidentifikasi informasi yang diperlukan, seperti data hasil pemeriksaan laboratorium, tanda-tanda vital, atau keluhan pasien yang membutuhkan tindakan segera .
Kegagalan dalam pengumpulan data akan berdampak pada ketidaktepatan diagnosis keperawatan dan lebih lanjut akan mengakibatkan kesalahan atau ketidaktepatan dalam tindakan.
2. Planning errors, termasuk hal-hal berikut
Kegagalan mencatat masalah pasien dankelalaian menuliskannya dalam rencana keperawatan
Kegagalan mengkomunikasikan secara efektif rencana keperawatan yang telah dibuat, misalnya menggunakan bahasa dalam rencana keperawatan yang tidak dipahami perawat lain dengan pasti.
Kegagalan memberikan asuhan keperawatan secara berkelanjutan yang disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh dari rencana keperawatan.
Kegagalan memberikan instruksi yang dapat dimengerti oleh pasien.
3. Intervention errors, termasuk kegagalan menginterpretasikan dan melaksanakan tindakan kolaborasi, kegagalan melakukan asuhan keperawatan secara hati-hati, kegagalan mengikuti/mencatat order/pesan dari dokter atau penyelia. Kesalahan pada tindakan keperawatan yang sering terjadi adalah kesalahan dalam membaca pesan/order, mengidentifikasi pasien sebelum dilakukan tindakan/prosedur, memberikan obat, dan terapi pembatasan (restrictive therapy). Dari seluruh kegiatan ini yang paling berbahaya tampaknya pada tindakan pemberian obat. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang baik diantara anggota tim kesehatan maupun terhadap pasien dan keluarganya.

II. Permasalahan
Kelalaian apa saja yang dapat terjadi antara perawat dan pasien
Bagaimana perawat tidak melakukan malapraktek

III. Pembahasan
1. Kekuatan hukum yang mengikat antara perawat dan pasien agar terhindar dari malpraktek.
Hubungan antara perawat dan pasien adalah suatu kontrak antara pihak pertama mengikatkan diri untuk memberi pelayanan, sedangkan pihak kedua menerima pelayanan perawatan. Antara perawat dan pasien adalah suatu perikatan, yaitu hubungan hukum dalam bidang hukum kekayaan antara dua pihak yang lainnya dengan salah satu pihak ( kreditur ) berhak atas dipenuhinya suatu prioritas dan pihak lainnya (debitur) berkewajiban dan bertanggung gugat atas dilaksanakannya prestasi. Perikatan dibedakan menjadi:
a. Perikatan Ikhtiar: Perikataan untuk melakukan pengerahan upaya
tertentu semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan tertentu.
Perikatan ini pihak yang berkewajiban melakukan upaya belum
maksimal atau tidak memenuhi standar.
b. Perikatan Hasil karya: Perikatan untuk menghasilkan sesuatu. Pada perikatan ini pihak yang gagal (tergugat) harus membuktikan bahwa kegagalan yang terjadi di luar kesalahannya. Dasar hukumnya adalah wanprestasi ( ingkar janji ) ex pasal 1293 KUH perdata dan atau pelanggaran hukum ex pasal 1365 KUH perdata bunyinya : " Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian Uu , mengganti kerugian tersebut"
Selain dalam bentuk perikatan hubungan perawat dan pasien dalam bentuk perjanjian. Perjanjian antara perawat dan pasien disebut kontrak terapeutik atau kontrak medik yakni kontrak melakukan tindakan medik yang mencakup diagnostik dan terapeutik. Perjanjian terapeutik termasuk perjanjian yang menghasilkan perikatan ikhtiar. Perawat berkewajiban melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengerahkan keahlian secara seksama sesuai dengan standar dan prosedur medik yang berlaku berdasarkan tingkat perkembangan ilmu keperawatan.
Secara umum bahwa inti dari kontrak terapeutik menimbulkan kewajiban, tidak untuk menyembuhkan yang sakit, melainkan untuk memberikan secara seksama dan dengan kesungguhan serta tidak mengakibatkan eksepsional, sesuai dengan tingkat perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan.
Berbagai kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari peran perawat mencakup empat bidang utama yaitu:
· Membantu pasien memperoleh kembali kesehatanya
· Membantu pasien yang sehat untuk memelihara kesehatanya
· Membantu pasien yang tidak dapat disembuhkan untuk menyadari potensinya
· Membantu pasien yang menghadapi ajal untuk diperlakukan sebagai manusia sampai meninggal
Dalam melakukan praktek keperawatan sering terjadi tindakan yang menyebabkan seorang pasien mengalami akibat dari malpraktek. Malpraktek adalah tindakan yang dilakukan secara sadar atau dengan sengaja melanggar undang-undang.
Dalam arti luas malpraktek dibedakan antara tindakan yang dilakukan dengan; a.Sengaja yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan b.Tidak sengaja atau karena kelalaian misalnya assessment errors (kegagalan dalam mengumpulkan data, planning errors (kegagalan dalam merencanakan) dan intervention errors (kegagalan dalam melaksanakan asuhan keperawatan)
Unsur-unsur malpraktek adalah:
/. Duty— pada saat terjadinya cedera, terkait dengan kewajibannya yaitu, kewajiban mempergunakan segala ilmu dan kepandaiannya untuk menyembuhkan atau setidak-tidaknya meringankan beban penderitaan pasienya berdasarkan standard profesi. Hubungan perawat-pasien menunjukan bahwa melakukan kewajiban berdasarkan standar kperawatan
2. Direliction/Breach of duty— pelanggaran terjadi sehubungan dengan kewajibanya, artinya kegagalan dalam memenuhi standar profesi yang sudah ditetapkan.
3. Damage/injury—seseorang mengalami cedera (injury) atau kerusakan (damage) yang dapat dituntut secara hukum, misalnya pasien mengalami cedera sebagai akibat pelanggaran. Keluhan nyeri, adanya penderitaan, atau stress emosi dapat dipertimbangkan sebagai akibat cedera jika terkait dengan cedera fisik.
4. Direct/proximate caused—pelanggaran terhadap kewajibanya menyebabkan atau terkait dengan cedera yang dialami pasien. Misalnya cedera yang terjadi secara langsung berhubungan dengan pelanggaran terhadap kewajiban perawat terhadap pasien.
Undang-undang kesehatan No 23 tahun 1992 mengatur tentang ketentuan pidana maupun perdata yaitu pada pasal 55 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:
(1) setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yag dilakukan tenaga kesehatan
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Hal yang berhubungan dengan ganti rugi dapat bersifat negosiasi atau diselesaikan melalui pengadilan. Pelanggaran yang bersifat pidana sebagaimana disebutkan dalam UU no. 23 tahun 1992 pada Bab X (ketentuan pidana) berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, atau sebagaimana pada pasal 61 dan 62 UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi:
Pasal 62:
(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).
(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)
Selain ketentuan pidana dan perdata tuntutan malpraktek juga bersifat :
1. Pelanggaran etika profesi. Pelanggaran ini sepenuhnya tanggungjawab organisasi profesi (Majelis Kode Etik Keperawatan) sebagaimana tercantum dalam 26 dan 27 Anggaran Dasar PPNI. Sebagaimana halnya dokter, perawat pun meupakan tenaga kesehatan profesional yang meghadapi banyak masalah moral/etik sepanjang melaksanakan praktik profesional.
2. Sanksi administratif. Berdasarkan Keppres no. 56 tahun 1995 dibentuk Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) dalam rangka pemberian perlindungan yang seimbang dan obyektif kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Berdasarkan pemeriksaan DMTK, hasilnya akan dilaporkan kepada pejabat kesehatan berwenang untuk diambil tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidkana sebagaimana dimaksud tidak mempengaruhi ketentuan pasal 54 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, yaitu berbunyi sebagai berikut:
(1) terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesiya dapat dikenakan tindakan disiplin
(2) penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.
Masalah yang sering dihadapi oleh profesi keperawatan di Indonesia adalah salah satunya belum mempunyai standar baku yang berdampak pada rendahnya mutu pelayanan keperawatan. Dan sebagian besar waktu perawat dalam tatanan pelayanan khususnya di rumah sakit adalah mengerjakan pekerjaan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokoknya sebagai perawat. Banyak tindakan-tindakan medis yang harus dikerjakan oleh perawat; antara lain tindakan invasif yang dapat menimbulkan cedera, kecacadan seumur hidup atau kematian. Perawat harus mengerjakan tindakan medis karena keterbatasan tenaga dokter. Resiko melakukan kesalahan sangat besar karena perawat tidak siap melakuka tindakan tersebut secara tetap sesuai prosedur yang berlaku. Mereka hanya diperkaya oleh pengalaman yang diperoleh dari lingkungan kerjanya sesama perawat dab tidak didukung oleh latar belakang pengetahuan yang memadai. Bila tindakan medis perlu didelegasika pada perawat maka perawat harus minta pendelegasian secara tertulis (standing order) agar terlindung oleh hukum.
Berdasarkan Undang-undang yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365 tentang perbuatan yang melanggar hukum yang berbunyi,
" Setiap perbuatan yang melanggar hukum sehingga membawa kerugian kepada orang lain, maka si pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut "

2. Bagaimana perawat tidak melakukan malpraktek
Vestal, K.W. (1995) memberikan pedoman guna mencegah tejadinya malpraktek yaitu:
Berikan kasing sayng kepada pasien sebagaimana anda mengasihi diri sendiri. Layani pasien dan keluarganya dengan jujur dan penuh rasa hormat
Gunakan pengetahuan keperawatan untuk menetapkan diagnosa keperawatan yang tepat dan laksanakan intervensi keperawatan yang diperlukan. Perawat mempunyai kewajiban untuk menyusun pengkajian dan melaksanakannya dengan benar
Utamakan kepentinga pasien. Jika tim kesehatan lainya ragu-ragu terhadap tindakan yang akan dilakukan atau kurang merespons perubahan kondisi pasien, diskusikan bersama dengan tim keperawatan guna memberikan masukan yang diperlukan bagi tim kesehatan lainya
Tanyakan saran/pesan yang diberikan oleh dokter jika perintah tidak jelas, masalah itu ditanyakan oleh pasien atau pasien menolak, tindakan yang meragukan atau tidak tepat sehubungan dengan perubahan pada kondisi kesehatan pasien. Terima perintah dengan jelas dan tertulis
Tingkatkan kemampuan anda secara terus-menerus sehingga pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki senantiasa up-to-date. Ikuti perklembangan terbaru yang terjadi dilapangan dan bekerja berdasarkan pedoman yang berlaku
Jangan melakuka tindakan yang belum anda kuasai
Laksanakan asuhan keperawatan berdasarkan model proses keperawatan. Hindari kekuranghati-hatian dalam memberikan asuhan keperawatan
Catat rencana keperawatan dan respon pasien selama dalam asuhan kep[erawatan. Nyatakan secara jelas dan lengkap. Catat sesegera mungkin fakta yang diobservasi secara jelas
Lakukan konsultasi dengan anggota tim lainya. Biasakan bekerja berdasarkan kebijakan organisasi atau rumah sakit yang prosedur tindakanya berlaku
Pelimpahan tugas secara bijaksana dan ketahui linkup tugas masing-masing. Jangan pernah menerima atau meminta orang lain menerima tanggungjawab yang tidak anda tangani.


IV. Kesimpulan
Saat ini perawat dihadapkan pada berbagai tuntutan pelayanan profesional melalui perundang-undangan yang berlaku, dan bila melakukan kesalahan dan kelalaian akan dihadapkan pada suatu tuntutan, sanksi administratif dan tuntutan etika profesi baik dari organisasi profesi, organisasi pelayanan kesehatan maupun tuntutan hukum.
Perawat di Indonesia sangat beresiko melakukan malpraktek karena tidak didukung oleh kemampuan yang memadahi, standar praktek keperawatan yang baku dan banyak melakukan tindakan kolaboratif/tindakan invasif yang sebetulnya bukan bidang pekerjaanya sebagai perawat
Organisasi profesi sebagai wadah para anggotanya bertanggungjawab untuk meningkatkan mutu tenaga keperawatan sebagai konsekwensi peranya dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan anggotanya